KUPS dan KPPE untuk Sukseskan Swasembada Daging 2014
Dalam upaya mensukseskan swasembada daging 2014 Balai Inseminasi Buatan (BIB) Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Januari 2010 dilaksanakan Launching KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Suswono, Dirjen Peternakan Tjeppy D. Sudjana, Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf dan sekitar 250 orang yang terdiri dari pelaku usaha pembibitan sapi calon penerima kedua kredit tersebut.
Acara tersebut diawali dengan penandatanganan akad kredit KUPS antara pelaku usaha pembibitan sapi dengan bank pelaksana, penyerahan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit). Peserta kredit terdiri atas 2 kelompok peternak dan 5 koperasi dengan rincian 2 kelompok dan 4 koperasi melakukan akad kredit dengan Bank Jatim senilai Rp. 25 miliar, 1 koperasi dengan Bank DI Yogyakarta senilai Rp. 1,5 miliar dan 1 perusahaan dan 1 kelompok dengan Bank BRI senilai Rp. 66,8 miliar. Selama satu bulan sebanyak 9 pelaku usaha pembibitan telah menandatangani akad kredit KUPS dengan nilai Rp. 93,3 miliar.
Keseluruhan calon debitur KKPE yang menerima SPPK berjumlah 20 kelompok dengan total nilai kredit sekitar Rp. 7 miliar. Yakni dengan perincian 3 kelompok peternak memperoleh SPPK dari Bank BNI, 2 kelompok dari Bank Jateng, 1 kelompok dari Bank DI Yogyakarta, 3 kelompok dari Bank BRI dan 11 kelompok dari Bank Jatim. SPPK yang telah disampaikan oleh bank tersebut sebagian besar digunakan oleh kelompok untuk usaha penggemukan sapi.
Bersubsidi
KUPS merupakan program Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha bergerak di bidang pembibitan sapi. Dengan bunga 5% per tahun dan selisih bunga komersial yang ditanggung oleh Pemerintah, maka usaha pembibitan sapi yang belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha karena kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama, diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi serta terciptanya lapangan pekerjaan di masyarakat.
Dengan skim kredit KUPS diharapkan dapat meningkatkan populasi sapi sebanyak 1 juta ekor dalam jangka waktu 5 tahun atau 200.000 ekor/tahun, yang oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah, untuk penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Pengadaan sapi adalah sapi bunting atau siap bunting yang berasal dari sapi impor, sapi turunan impor dan sapi lokal. Pengadaan sapi irnpor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi lokal (diutamakan sapi Bali) untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif.
Bila hal tersebut terealisir, maka dalam jangka waktu 2 tahun, Pemerintah tidak perlu impor sapi bakalan lagi karena sudah tersedia induknya. Dengan demikian, permasalahan kurangnya pasokan daging sapi dalam negeri yang saat ini baru mencapai 60% dan pasokan susu baru mampu 20%, diharapkan bisa teratasi. Dengan dikeluarkannya program KUPS ini, Pemerintah berharap agar target pencapaian swasembada daging sapi pada 2014 bisa tercapai.
Rp. 250 Miliar
Program yang dicanangkan pada bulan April 2009 yang lalu ini termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.05/2009. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUPS. Pada tahun 2009, Kementerian Pertanian telah rnengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145 miliar dalarn bentuk subsidi bunga bagi peternak. Tahun 2010 jumlahnya akan bertambah menjadi Rp. 250 miliar.
Sabtu, 30 April 2011
KUPS MALANG
Jumat,19 Maret 2010
Mentan launching Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Dalam upaya mendorong laju peningkatan populasi sapi di Indonesia, Mentan Suswono telah melakukan launching Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIP) Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (1/2). Acara peluncuran itu dihadiri antara lain oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR-RI, para Direktur Bank Pelaksana KUPS dan KKPE, pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan serta undangan lainnya.
Launching KUPS ini ditandai dengan penandatanganan akad kredit dan penyerahan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dari pihak Perbankan kepada Debitur, dengan peserta yangberasal dari 2 kelompok peternak, 5 koperasi, dan 1 perusahaan peternakan dengan nilai total Rp. 92,5 Milyar.
Dalam sambutannya, Mentan mengatakan bahwa, sebagai salah satu unsur penentu untuk mencapai Swasembada Daging Sapi 2014, penyediaan bibit sapi sudah saatnya mendapatkan perhatian yang lebih serius. Untuk itu pemerintah telah memfasilitasi pengembangan modal usaha pembibitan sapi melalui skim kredit khusus berupa Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), yang merupakan insentif bagi para pelaku usaha pembibitan sapi, dan merupakan salah satu instrument penting dalam mencapai swasembada daging sapi. Mentan menambahkan pula, bahwa kontribusi penambahan populasi sapi melalui KUPS diharapkan dapat mencapai 1 (satu) juta ekor selama lima tahun atau 200 ribu ekor per tahun. Melalui komitmen yang kuat di antara kita, maka penyaluran KUPS ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.
KUPS merupakan program Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha bergerak di bidang pembibitan sapi. Dengan bunga 5% pertahun dan selisih bunga komersial yang ditanggung oleh pemerintah, maka usaha pembibitan sapi yang belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha, karena dinilai kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama, diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Pada tahun 2009, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145 Milyar dalam bentuk subsisdi bunga bagi peternak, dan pada tahun 2010 jumlahnya bertambah menjadi Rp. 250Milyar. Untuk penyaluran KUPS, Kementerian Pertanian saat ini telah menunjuk tiga bank yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan, yaitu Bank Jatim, Bank DIY dan Bank Jateng.
Sementara 7 bank lainnya masih dalam proses, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BUKOPIN, Bank Sumut, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Nagari Sumbar. Adapun pola penyaluran KUPS kepada peternak, yaitu kepada pengusaha skala menengah atas yang bermitra dengan Kelompok Peternak, kepada koperasi yang bermitra dengan kelompok peternak, dan kepada kelompok peternak, dengan suku bunga 5% pertahun, dengan waktu pelunasan kredit dapat sampai 6 tahun, serta adanya grace period selama 2 tahun.
Disamping itu, dalam rangka ketahanan pangan dan energy, penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), telah terlebih dahulu dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dengan plafon sebesar Rp. 8,143 Trilyun, baru bisa dimanfaatkan sekitar 30%. KKP-E merupakan penyempurnaan dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang telah berjalan sejak tahun 2000, dengan pola penyaluran executing, dan sumber dana berasal dari perbankan serta risiko yang ditanggung oleh perbankan. Sebelumnya KKP-E dapat diakses oleh peternak untuk digunakan bagi usaha pembibitan sapi, namun dengan telah ditetapkannya KUPS, maka untuk usaha pembibitan sapi tidak dapat diakses lagi melalui KKP-E. Adapun calon debitur KKPE yang menerima SPPK pada kesempatan tersebut berjumlah 20 kelompok dengan total nilai kreditsekitar Rp. 7 Milyar, yang sebagian besar digunakan untuk usaha penggemukan sapi.
Mengakhiri sambutannya, Mentan mengatakan bahwa peran BBIB Singosari dan BIB lainnya dalam kaitannya dengan pencapaian swasembada daging sapi cukup dominan, khususnya dalam penyediaan benih (semen beku) yang tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga.
sumber: puslitbangnak (15/3/2010)
Mentan launching Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Dalam upaya mendorong laju peningkatan populasi sapi di Indonesia, Mentan Suswono telah melakukan launching Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIP) Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (1/2). Acara peluncuran itu dihadiri antara lain oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR-RI, para Direktur Bank Pelaksana KUPS dan KKPE, pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan serta undangan lainnya.
Launching KUPS ini ditandai dengan penandatanganan akad kredit dan penyerahan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dari pihak Perbankan kepada Debitur, dengan peserta yangberasal dari 2 kelompok peternak, 5 koperasi, dan 1 perusahaan peternakan dengan nilai total Rp. 92,5 Milyar.
Dalam sambutannya, Mentan mengatakan bahwa, sebagai salah satu unsur penentu untuk mencapai Swasembada Daging Sapi 2014, penyediaan bibit sapi sudah saatnya mendapatkan perhatian yang lebih serius. Untuk itu pemerintah telah memfasilitasi pengembangan modal usaha pembibitan sapi melalui skim kredit khusus berupa Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), yang merupakan insentif bagi para pelaku usaha pembibitan sapi, dan merupakan salah satu instrument penting dalam mencapai swasembada daging sapi. Mentan menambahkan pula, bahwa kontribusi penambahan populasi sapi melalui KUPS diharapkan dapat mencapai 1 (satu) juta ekor selama lima tahun atau 200 ribu ekor per tahun. Melalui komitmen yang kuat di antara kita, maka penyaluran KUPS ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.
KUPS merupakan program Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha bergerak di bidang pembibitan sapi. Dengan bunga 5% pertahun dan selisih bunga komersial yang ditanggung oleh pemerintah, maka usaha pembibitan sapi yang belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha, karena dinilai kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama, diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Pada tahun 2009, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145 Milyar dalam bentuk subsisdi bunga bagi peternak, dan pada tahun 2010 jumlahnya bertambah menjadi Rp. 250Milyar. Untuk penyaluran KUPS, Kementerian Pertanian saat ini telah menunjuk tiga bank yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan, yaitu Bank Jatim, Bank DIY dan Bank Jateng.
Sementara 7 bank lainnya masih dalam proses, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BUKOPIN, Bank Sumut, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Nagari Sumbar. Adapun pola penyaluran KUPS kepada peternak, yaitu kepada pengusaha skala menengah atas yang bermitra dengan Kelompok Peternak, kepada koperasi yang bermitra dengan kelompok peternak, dan kepada kelompok peternak, dengan suku bunga 5% pertahun, dengan waktu pelunasan kredit dapat sampai 6 tahun, serta adanya grace period selama 2 tahun.
Disamping itu, dalam rangka ketahanan pangan dan energy, penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), telah terlebih dahulu dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dengan plafon sebesar Rp. 8,143 Trilyun, baru bisa dimanfaatkan sekitar 30%. KKP-E merupakan penyempurnaan dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang telah berjalan sejak tahun 2000, dengan pola penyaluran executing, dan sumber dana berasal dari perbankan serta risiko yang ditanggung oleh perbankan. Sebelumnya KKP-E dapat diakses oleh peternak untuk digunakan bagi usaha pembibitan sapi, namun dengan telah ditetapkannya KUPS, maka untuk usaha pembibitan sapi tidak dapat diakses lagi melalui KKP-E. Adapun calon debitur KKPE yang menerima SPPK pada kesempatan tersebut berjumlah 20 kelompok dengan total nilai kreditsekitar Rp. 7 Milyar, yang sebagian besar digunakan untuk usaha penggemukan sapi.
Mengakhiri sambutannya, Mentan mengatakan bahwa peran BBIB Singosari dan BIB lainnya dalam kaitannya dengan pencapaian swasembada daging sapi cukup dominan, khususnya dalam penyediaan benih (semen beku) yang tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga.
sumber: puslitbangnak (15/3/2010)
KUPS BOJONEGORO
Bupati Hadiri Silaturohmi Kelompedes Program KUPS
Oleh : kebupaten bojonegoro
Selasa, 13 Juli 2010
Bupati Bojonegoro Suyoto, berkenan menghadiri dan sekaligus membuka acara silaturohmi antar kelompok peternak desa (Kelompedes) Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Kegiatan tersebut diselenggarakan Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Cabang Bojonegoro dan dipusatkan di Aula PKP RI Jl. Basuki Rahmat, Senin (12/07/2010).
Selain itu, tampak hadir dalam acara tersebut Sekretaris DPW HPI Jatim Citra Ramadana, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Tukiwan Yusa, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perwakilan dari Bank BRI Cabang Bojonegoro Siswanto dan 17 kelompok ternak. Juga Ketua Cabang HPI Kabupaten Gersik, Lamongan, dan Tuban.
“Kegiatan ini untuk mempertemukan beberapa pihak sebelum program KUPS dilaksanakan disini,” kata Ketua Cabang HPI Bojonegoro, Mochammad Choirul Huda, disela-sela kegiatan Senin (12/07/2010).
Dijelaskan, dalam pertemuan ini difokuskan pada teknis pelaksanaan program KPUS yang akan dimulai di Bojonegoro. Mulai dari cara pengajuan kredit, pemeliharan sapi, sampai pada penjualannya.
“Dalam acara kali ini kita rangkai dengan dialog. Karena itu, kita hadirkan nara sumber yang kompteten mulai dari pihak Pemkab dan Perbangkan sebagai mitra,” tegas pria kelahiran Purwosari ini.
Sekretaris DPW HPI Jatim, Citra Ramadana menjelaskan, salah satu tujuan berdirinya HPI ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mendukung swasembada daging 2014. sebab, melalui wadah ini, para peternak dapat mendapatkan kredit lunak hingga dibantu pemasarannya dengan sistim kemitraan dengan perusahaan atau koperasi.
“Sekarang ini, HPI telah berdiri di 32 propinsi. Sedangkan di Jatim, sudah 90 persen kabupaten kota membentuk HPI,” terangnya. Dari 32 kota/kabupaten di Jatim, lanjut dia, baru dua kabupaten yang melaksanakan program KUPS. Yakni kabupaten Probolinggo dan Lamongan.
“Kami optimis dengan adanya HPI swasembada daging 2014 bakal tercapai. sebab, melalui wadah ini, dipastikan akan mampu memajukan dunia peternakan di Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto, sangat mendukung dengan program KUPS ini. Pasalnya, program KUPS ini lebih menguntungkan peternak ketimbang peternak sapi pedaging. Sebab, keuntungan tersebut didasarkan pada jumlah populasi, bukan daging per kilonya. “Program pembibitan ini resikonya jauh lebih kecil ketimbang sapi potong,” sambung Suyoto.
Selain itu, lanjut bupati, dengan program ini para peternak juga memperoleh bantuan modal untuk mengembangankan peternakannya sehingga bisa lebih maju. Karena itu, bupati meminta agar peternak jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan takut dengan kegagalan. “Saya harapkan nantinya, (kelompok ternak) bukan hanya menjadi peternak saja. Melainkan bisa menjadi pengusaha ternak,” pungkas Kang Yoto.(Kominfo/PTI)
Oleh : kebupaten bojonegoro
Selasa, 13 Juli 2010
Bupati Bojonegoro Suyoto, berkenan menghadiri dan sekaligus membuka acara silaturohmi antar kelompok peternak desa (Kelompedes) Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Kegiatan tersebut diselenggarakan Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Cabang Bojonegoro dan dipusatkan di Aula PKP RI Jl. Basuki Rahmat, Senin (12/07/2010).
Selain itu, tampak hadir dalam acara tersebut Sekretaris DPW HPI Jatim Citra Ramadana, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Tukiwan Yusa, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perwakilan dari Bank BRI Cabang Bojonegoro Siswanto dan 17 kelompok ternak. Juga Ketua Cabang HPI Kabupaten Gersik, Lamongan, dan Tuban.
“Kegiatan ini untuk mempertemukan beberapa pihak sebelum program KUPS dilaksanakan disini,” kata Ketua Cabang HPI Bojonegoro, Mochammad Choirul Huda, disela-sela kegiatan Senin (12/07/2010).
Dijelaskan, dalam pertemuan ini difokuskan pada teknis pelaksanaan program KPUS yang akan dimulai di Bojonegoro. Mulai dari cara pengajuan kredit, pemeliharan sapi, sampai pada penjualannya.
“Dalam acara kali ini kita rangkai dengan dialog. Karena itu, kita hadirkan nara sumber yang kompteten mulai dari pihak Pemkab dan Perbangkan sebagai mitra,” tegas pria kelahiran Purwosari ini.
Sekretaris DPW HPI Jatim, Citra Ramadana menjelaskan, salah satu tujuan berdirinya HPI ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mendukung swasembada daging 2014. sebab, melalui wadah ini, para peternak dapat mendapatkan kredit lunak hingga dibantu pemasarannya dengan sistim kemitraan dengan perusahaan atau koperasi.
“Sekarang ini, HPI telah berdiri di 32 propinsi. Sedangkan di Jatim, sudah 90 persen kabupaten kota membentuk HPI,” terangnya. Dari 32 kota/kabupaten di Jatim, lanjut dia, baru dua kabupaten yang melaksanakan program KUPS. Yakni kabupaten Probolinggo dan Lamongan.
“Kami optimis dengan adanya HPI swasembada daging 2014 bakal tercapai. sebab, melalui wadah ini, dipastikan akan mampu memajukan dunia peternakan di Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto, sangat mendukung dengan program KUPS ini. Pasalnya, program KUPS ini lebih menguntungkan peternak ketimbang peternak sapi pedaging. Sebab, keuntungan tersebut didasarkan pada jumlah populasi, bukan daging per kilonya. “Program pembibitan ini resikonya jauh lebih kecil ketimbang sapi potong,” sambung Suyoto.
Selain itu, lanjut bupati, dengan program ini para peternak juga memperoleh bantuan modal untuk mengembangankan peternakannya sehingga bisa lebih maju. Karena itu, bupati meminta agar peternak jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan takut dengan kegagalan. “Saya harapkan nantinya, (kelompok ternak) bukan hanya menjadi peternak saja. Melainkan bisa menjadi pengusaha ternak,” pungkas Kang Yoto.(Kominfo/PTI)
LATAR BELAKANG PROGRAM KUPS
Kenyataan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa impor sapi, daging
dan susu cukup tinggi, karena pasokan dari dalam negeri masih
belum mencukupi. Pasokan daging sapi dalam negeri untuk
kebutuhan konsumsi baru mencapai sekitar 60 % dan pasokan
susu dalam negeri baru mampu menyediakan 20 %. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya populasi sapi potong dan sapi perah
yang tersedia sebagai bibit. Dalam rangka mendukung pemenuhan
kebutuhan daging dan susu dalam negeri diperlukan peningkatan
produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi.
Dengan didasari pengalaman usaha pembibitan sapi yang
dilakukan oleh peternak masih berjalan lambat, pembibitan belum
banyak dilakukan oleh pelaku usaha karena dianggap kurang
menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena
itu, diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim
usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di
bidang pembibitan sapi, melalui penyediaan Skim Kredit Usaha
Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi. Melalui Kredit
Usaha Pembibitan Sapi diharapkan industri pembibitan dan
kelompok pembibitan akan tumbuh dan berkembang sehingga
terjadi peningkatan populasi sapi dan terciptanya lapangan
pekerjaan di masyarakat.
dan susu cukup tinggi, karena pasokan dari dalam negeri masih
belum mencukupi. Pasokan daging sapi dalam negeri untuk
kebutuhan konsumsi baru mencapai sekitar 60 % dan pasokan
susu dalam negeri baru mampu menyediakan 20 %. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya populasi sapi potong dan sapi perah
yang tersedia sebagai bibit. Dalam rangka mendukung pemenuhan
kebutuhan daging dan susu dalam negeri diperlukan peningkatan
produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi.
Dengan didasari pengalaman usaha pembibitan sapi yang
dilakukan oleh peternak masih berjalan lambat, pembibitan belum
banyak dilakukan oleh pelaku usaha karena dianggap kurang
menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena
itu, diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim
usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di
bidang pembibitan sapi, melalui penyediaan Skim Kredit Usaha
Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi. Melalui Kredit
Usaha Pembibitan Sapi diharapkan industri pembibitan dan
kelompok pembibitan akan tumbuh dan berkembang sehingga
terjadi peningkatan populasi sapi dan terciptanya lapangan
pekerjaan di masyarakat.
KKPE BANK JATENG
Ekonomi & Bisnis
06 April 2011
Dari Pameran UMKM Bank Jateng (2-Habis)
Siap Ambil Kredit Senilai Rp 1 Miliar
SALAH satu wujud keseriusan Bank Jateng menggarap sektor agrobisnis, sangat nampak dari realisasi penyaluran kredit ke usaha peternakan di Dusun Indrokilo Desa Lerep Kecamatan Ungaran Timur.
Dusun yang terletak di lereng Gunung Merapi itu, tergolong sukses mengembangkan ternak sapi. Sejak mendapatkan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) senilai Rp 500 juta dari Bank Jateng, kelompok tani yang bekerja sama dengan KUD Mekar Ungaran itu, mampu membuat berbagai terobosan pasar.
Usaha sapi perah yang digarap kelompok tani ini, terbukti mampu menyetor susu ke sejumlah pabrik, seperti PT Indolacto Boyolali dan pengemasan susu Cita Nasional. Bahkan secara rutin mampu memasarkan eceran ke sektor rumah tangga.
Yang paling fenomenal, menurut Saud, pendamping kelompok tani Desa Lerep, kelompok tani ini mampu memproduksi sabun susu. Sabun yang diproduksi dengan bahan baku susu yang tidak masuk standar kualitas pabrik ini, ternyata laris di pasaran.
Proses produksi sabun susu ini, lanjut dia, dikerjakan Koperasi Wanita Tani Desa Lerep. Produksi sabun ini, menurut dia membuat bahan baku susu bisa dimanfaatkan secara efektif. Susu dengan kualitas bagus, bisa dipasok ke pabrik-pabrik, sementara yang kurang baik digunakan untuk bahan baku sabun.
Saat ini, Saud menambahkan, produksi susu di Dukuh Indrokilo mencapai 4.500-6.000 liter perbulan dan di Desa Lerep 3.000-4.000 liter perbulan. Jumlah peternak di Dukuh Indrokilo sebanyak 100 orang dengan jumlah sapi 400 ekor. Sedangkan di Desa Lerep hanya 100 sapi yang dimiliki 32 orang.
Kredit yang diterima kelompok tani di Dukuh Indrokilo sudah berlangsung sejak lima tahun lalu. Melihat sukses pengembangan ternak sapi ini, ke depan kelompok tani ini telah mengajukan penambahan alokasi kredit ke Bank Jateng senilai Rp 1 miliar.
’’Kami berharap pengajuan kredit ini akan disetujui, apalagi saat ini harga susu sedang bagus,’’ katanya.
Harga jual ke pabrik sebenarnya mencapai Rp 2.700 perliter, tetapi setelah dikurangi simpanan ke KUD menjadi Rp 2.400 perliter. ’’Harga ini tergolong bagus, apalagi akhir-akhir ini kualitas susu terus meningkat seiring meningkatnya kandungan lemah susu,’’ tuturnya.
Apalagi, lanjut dia saat ini kelompok tani ini telah menerima pesanan pembuatan kerupuk susu dan permen susu dari kalangan industri. ’’Untuk merealisasikan pesanan ini, tentu harus ada tambahan modal,’’ katanya.
Khas Sema’rang
Nuansa pembiayaan Bank Jateng ke sektor agrobisnis juga terlihat pada pengembangan produksi telur asin khas Semarang. Di tangan Diana Hidayati, seorang PNS di lingkungan Pemkot Semarang itu, telur asin yang selama ini menjadi ’’milik’’ Kabupaten Brebes, ternyata bisa dibuat variasi yang lain.
Selama tiga tahun, dia mencoba mengembangkan produksi telur asin yang lebih bervariasi. ’’Awalnya saya mempelajari sifat-sifat telur. Ternyata telur memiliki sifat higroskopis, yakni menyerap apa saja yang ada di dekatnya,’’ katanya.
Dari sifat dasar itu, dia mencoba mencari solusi terbaik agar bisa memproduksi telur yang lain dari biasanya. Maka lahirnya telur dengan variasi rasa yang khas.
Sebut saja telur rasa strawbery, telur rendah kolesterol, rasa asap, telur panggang, dan original. ’’Semua telur berbagai rasa itu dibuat tidak menggunakan campuran garam krosok, tetapi garam kotak yang berkadar yodium tinggi,’’ kata wanita asal Tanjung Kabupaten Brebes itu.
Untuk menghasilkan hasil yang berkualitas, Diana menyebutkan telah membuat 17 macam ramuan rempah. Ramuan itu ditambahkan dengan variasi rasa sesuai keinginan.
Dengan variasi rasa itu, terbukti peminatnya terus meningkat. Bahkan saat ini kami sampai kewalahan memenuhi pesanan, karena ketersediaan bahan baku telur yang sangat terbatas.
’’Saat ini dalam sehari kami hanya mampu menghasilkan produksi telur 2.000 butir. Jadi kalau ada permintaan lebih dari itu, kami akan kesulitan memenuhinya,’’ katanya.
06 April 2011
Dari Pameran UMKM Bank Jateng (2-Habis)
Siap Ambil Kredit Senilai Rp 1 Miliar
SALAH satu wujud keseriusan Bank Jateng menggarap sektor agrobisnis, sangat nampak dari realisasi penyaluran kredit ke usaha peternakan di Dusun Indrokilo Desa Lerep Kecamatan Ungaran Timur.
Dusun yang terletak di lereng Gunung Merapi itu, tergolong sukses mengembangkan ternak sapi. Sejak mendapatkan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) senilai Rp 500 juta dari Bank Jateng, kelompok tani yang bekerja sama dengan KUD Mekar Ungaran itu, mampu membuat berbagai terobosan pasar.
Usaha sapi perah yang digarap kelompok tani ini, terbukti mampu menyetor susu ke sejumlah pabrik, seperti PT Indolacto Boyolali dan pengemasan susu Cita Nasional. Bahkan secara rutin mampu memasarkan eceran ke sektor rumah tangga.
Yang paling fenomenal, menurut Saud, pendamping kelompok tani Desa Lerep, kelompok tani ini mampu memproduksi sabun susu. Sabun yang diproduksi dengan bahan baku susu yang tidak masuk standar kualitas pabrik ini, ternyata laris di pasaran.
Proses produksi sabun susu ini, lanjut dia, dikerjakan Koperasi Wanita Tani Desa Lerep. Produksi sabun ini, menurut dia membuat bahan baku susu bisa dimanfaatkan secara efektif. Susu dengan kualitas bagus, bisa dipasok ke pabrik-pabrik, sementara yang kurang baik digunakan untuk bahan baku sabun.
Saat ini, Saud menambahkan, produksi susu di Dukuh Indrokilo mencapai 4.500-6.000 liter perbulan dan di Desa Lerep 3.000-4.000 liter perbulan. Jumlah peternak di Dukuh Indrokilo sebanyak 100 orang dengan jumlah sapi 400 ekor. Sedangkan di Desa Lerep hanya 100 sapi yang dimiliki 32 orang.
Kredit yang diterima kelompok tani di Dukuh Indrokilo sudah berlangsung sejak lima tahun lalu. Melihat sukses pengembangan ternak sapi ini, ke depan kelompok tani ini telah mengajukan penambahan alokasi kredit ke Bank Jateng senilai Rp 1 miliar.
’’Kami berharap pengajuan kredit ini akan disetujui, apalagi saat ini harga susu sedang bagus,’’ katanya.
Harga jual ke pabrik sebenarnya mencapai Rp 2.700 perliter, tetapi setelah dikurangi simpanan ke KUD menjadi Rp 2.400 perliter. ’’Harga ini tergolong bagus, apalagi akhir-akhir ini kualitas susu terus meningkat seiring meningkatnya kandungan lemah susu,’’ tuturnya.
Apalagi, lanjut dia saat ini kelompok tani ini telah menerima pesanan pembuatan kerupuk susu dan permen susu dari kalangan industri. ’’Untuk merealisasikan pesanan ini, tentu harus ada tambahan modal,’’ katanya.
Khas Sema’rang
Nuansa pembiayaan Bank Jateng ke sektor agrobisnis juga terlihat pada pengembangan produksi telur asin khas Semarang. Di tangan Diana Hidayati, seorang PNS di lingkungan Pemkot Semarang itu, telur asin yang selama ini menjadi ’’milik’’ Kabupaten Brebes, ternyata bisa dibuat variasi yang lain.
Selama tiga tahun, dia mencoba mengembangkan produksi telur asin yang lebih bervariasi. ’’Awalnya saya mempelajari sifat-sifat telur. Ternyata telur memiliki sifat higroskopis, yakni menyerap apa saja yang ada di dekatnya,’’ katanya.
Dari sifat dasar itu, dia mencoba mencari solusi terbaik agar bisa memproduksi telur yang lain dari biasanya. Maka lahirnya telur dengan variasi rasa yang khas.
Sebut saja telur rasa strawbery, telur rendah kolesterol, rasa asap, telur panggang, dan original. ’’Semua telur berbagai rasa itu dibuat tidak menggunakan campuran garam krosok, tetapi garam kotak yang berkadar yodium tinggi,’’ kata wanita asal Tanjung Kabupaten Brebes itu.
Untuk menghasilkan hasil yang berkualitas, Diana menyebutkan telah membuat 17 macam ramuan rempah. Ramuan itu ditambahkan dengan variasi rasa sesuai keinginan.
Dengan variasi rasa itu, terbukti peminatnya terus meningkat. Bahkan saat ini kami sampai kewalahan memenuhi pesanan, karena ketersediaan bahan baku telur yang sangat terbatas.
’’Saat ini dalam sehari kami hanya mampu menghasilkan produksi telur 2.000 butir. Jadi kalau ada permintaan lebih dari itu, kami akan kesulitan memenuhinya,’’ katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)